Benchmarking Penguatan Akuntabilitas Kinerja dan Pembangunan Zona Integritas Kemenag Provinsi Kalimantan Tengah di Malang

Malang – Dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan akuntabel, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah melaksanakan kegiatan benchmarking penguatan akuntabilitas kinerja dan pembangunan zona integritas pada tanggal 4 sampai dengan 6 Februari 2026 di Kota Malang, Jawa Timur. Kegiatan benchmarking ini diikuti oleh para kepala madrasah di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Pulang Pisau, termasuk Kepala MTsN 2 Pulang Pisau, Bapak Sriyadi, M.Pd bersama kepala madrasah lainnya. Kegiatan ini bertujuan untuk memperluas wawasan, berbagi praktik baik (best practices), serta meningkatkan pemahaman peserta terkait implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Selama kegiatan berlangsung, para peserta mendapatkan berbagai materi strategis terkait penguatan perencanaan kinerja, pelaksanaan evaluasi kinerja, pengelolaan manajemen risiko, serta inovasi pelayanan publik yang mendukung terciptanya birokrasi yang profesional dan berintegritas. Selain itu, peserta juga melakukan diskusi dan studi banding ke satuan kerja yang telah berhasil menerapkan zona integritas secara optimal. Kepala MTsN 2 Pulang Pisau, Bapak Sriyadi, M.Pd menyampaikan bahwa kegiatan benchmarking ini sangat bermanfaat sebagai sarana pembelajaran dan refleksi dalam meningkatkan kualitas kinerja madrasah. Melalui kegiatan ini, diharapkan nilai-nilai integritas, transparansi, dan akuntabilitas dapat diimplementasikan secara nyata di lingkungan madrasah, khususnya dalam mendukung program reformasi birokrasi Kementerian Agama. Kegiatan benchmarking ini diharapkan mampu memberikan dampak positif bagi peningkatan kinerja satuan kerja dan madrasah di wilayah Kementerian Agama Kabupaten Pulang Pisau, serta memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, melayani, dan berorientasi pada hasil. Tim Humas, (05/02/2026).